Cara Mengurus Izin Usaha

Mengurus izin usaha di Indonesia melibatkan beberapa tahapan administratif yang disesuaikan dengan jenis usaha, skala usaha (UMK, usaha kecil, menengah, atau besar), dan lokasi. Saat ini, sebagian besar proses perizinan sudah terintegrasi melalui OSS (Online Single Submission). Berikut langkah-langkah umum yang bisa kamu ikuti:

1. Tentukan Bentuk Badan Usaha

• Perseorangan: Cocok untuk usaha kecil atau perorangan (UMKM).
• CV/Firma: Untuk usaha yang dijalankan bersama mitra, tidak berbadan hukum.
• PT (Perseroan Terbatas): Untuk usaha dengan badan hukum resmi.
• Koperasi: Untuk usaha bersama dengan anggota.

2. Daftar NIB (Nomor Induk Berusaha) via OSS

• NIB menjadi identitas resmi usaha sekaligus TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), dan akses kepabeanan.
• Pendaftaran dilakukan di oss.go.id.
• Persyaratan umum:
  • Data diri pemilik atau pengurus.
  • NPWP (perorangan atau badan).
  • Alamat usaha.
  • Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

3. Mengurus Perizinan Berusaha Sesuai Risiko

OSS membagi izin usaha berdasarkan tingkat risiko:

• Risiko Rendah: Cukup dengan NIB.
• Risiko Menengah Rendah: NIB + Sertifikat Standar (pernyataan pemenuhan standar).
• Risiko Menengah Tinggi & Tinggi: NIB + Sertifikat Standar + Izin (diverifikasi pemerintah sebelum usaha berjalan).

4. Perizinan Tambahan (Jika Diperlukan)

Tergantung jenis usaha:

• Izin lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) jika usaha berdampak pada lingkungan.
• Sertifikasi halal (bila menjual produk makanan/minuman).
• PIRT atau BPOM untuk produk makanan/obat.
• Izin edar (jika menjual produk tertentu).

5. Pendaftaran Pajak

• Daftar NPWP usaha (jika belum ada).
• Melapor sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) bila omzet ≥ Rp 4,8 miliar/tahun.

6. Daftarkan Merek (Opsional, tapi Disarankan)

• Mengajukan pendaftaran merek di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk melindungi nama/brand usaha.

7. Pengurusan Dokumen Lain Sesuai Kebutuhan

• IMB/PBG (Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung) jika menggunakan gedung.
• Surat keterangan domisili usaha (SKDU) bila diminta oleh pemerintah daerah.